Analisis: Kogabwilhan Diambang Fajar

Selalu ada berita yang menggembirakan tentang perkuatan hulubalang republik.  Meski sebenarnya esensi perkuatan tentara kita itu adalah untuk mengejar ketertinggalan pemakaian alutsista berteknologi terkini berikut manajemen pertempuran modern. Pembentukan komando gabungan matra TNI yang dikenal dengan sebutan Kogabwilhan merupakan angin segar yang bisa mengarahkan cara pandang kita bahwa doktrin pertempuran yang dianut tidak lagi defensif pasif “java centris” tetapi sudah bergerak pada kurikulum “berani masuk teritori kepulauan, kugebuk”.

Pembentukan Kogabwilhan adalah untuk menjawab tantangan sekaligus cemoohan yang berbunyi : “negara kepulauan kok hanya memprioritaskan kekuatan angkatan darat sementara angkatan laut dan udara hanya kekuatan suplemen”.  Setelah dicerna dan dianalisis benar juga sih, meski sebelumnya sudah dilakukan perubahan orientasi dengan memperkuat alutsista AL dan AU.  Australia yang nota bene negara benua justru angkatan daratnya hanya nomor buncit kekuatannya dibanding dengan kekuatan angkatan udara dan angkatan laut negeri kanguru itu.

Helikopter Mi35 dan Apache Penerbad, bukan lagi mimpi

Tantangan ke depan berkaitan dengan jaminan keutuhan teritori Indonesia haruslah dengan mempersiapkan kekuatan pukul yang sepadan dengan nilai ancaman.  Misalnya dengan Natuna, jangan anggap enteng dengan ancaman lidah naga di perairan dan kepulauan itu.  Maka jangan sampai terlambat mempersiapkan lebih dini manajemen pertahanan dengan kekuatan alutsista berteknologi di kawasan hot spot itu.  Gabungan kekuatan darat, laut dan udara dalam sinergi komando dengan kekuatan alutsista modern diniscayakan mampu menegakkan kewibawaan teritori di kawasan kaya sumber daya energi itu.

Kita menyambut gembira dengan kedatangan manajemen pertahanan yang baru, Kogabwilhan. Dengan terbentuknya 3 Kogabwilhan tentu persebaran alutsista udara dan laut harus dipersiapkan.  Misalnya Kogabwilhan I di barat Indonesia dengan hotspot Natuna. Untuk kekuatan udara minimal harus tersedia 3-4 skuadron tempur bersama kekuatan laut armada barat dengan 30-35 KRI striking force.  Di Natuna sendiri minimal harus tersedia 1 flight jet tempur untuk patroli udara setiap saat.  Menggaharkan kekuatan militer di kawasan hotspot adalah untuk memastikan ketersediaan dan kesiapsiagaan militer bersama alutsistanya sekaligus membuat pihak lawan berhitung cermat.

Sukhoi di Tarakan, jawaban untuk jiran

Dalam konteks persebaran armada yang masih diperdebatkan, tentu pusat armada barat yang berada di Jakarta sudah selayaknya dipindah ke tempat lain. Ada rencana bagus sejak lama  untuk memindahkannya ke Teluk Ratai di Lampung tetapi ancaman gunung Krakatau menjadi kendala. Tetapi pemusatan kekuatan pasukan marinir di Piabung setingkat brigade sudah terlanjur direalisasikan. Bukankah pembangunan kesatrian marinir di Piabung adalah dalam rangka menjadikan Teluk Ratai sebagai pangkalan armada barat. Nah kan jadi muter-muter begitu ceritanya.

Pernyataan KSAL tentang akan adanya kapal perang LPD (Landing Platform Dock)  yang dijadikan pangkalan armada berjalan sekaligus markas manajemen pertempuran tentu menarik. Pangkalan berjalan sebagai pusat komando, koordinasi komunikasi militer dan intelijen tentu harus punya kekuatan pertahanan diri.  Seperti kita ketahui kelima kapal perang jenis LPD yang kita miliki belum memenuhi standar pertahanan kapal perang yang memadai.  Tetapi tidaklah sulit untuk mendandani pertahanan kapal perang dengan berbagai jenis persenjataan terkini apalagi jika ingin dijadikan kapal markas.

Sebagaimana renstra yang sudah diumumkan, menjadi hitungan yang sebangun bahwa TNI AU akan menambah kekuatan menjadi 12 skuadron tempur udara.  Untuk 3 Kogabwilhan kekuatan ini dianggap memadai dengan distribusi masing-masing mendapat 3 skuadron tidak termasuk Jawa.  Sementara kebutuhan kapal perang berbagai jenis untuk kekuatan 3 armada TNI AL memerlukan 190-200 KRI. Sebagai kekuatan alutsista strategis TNI-AL sangat membutuhkan pemenuhan 8-10 kapal selam sampai dengan tahun 2020. Jadi harus ada percepatan penambahan kapal selam selain yang sedang dibuat di Korsel.

Kapal perang baru dari Perancis KRI Rigel 933

Kita meyakini pemenuhan perabot rumah tangga Kogabwilhan akan mulai terlihat gahar mulai tahun 2020 mendatang.  Itu pun dengan catatan harus ada percepatan pemenuhan kebutuhan alutsista di berbagai sektor, misalnya penambahan 3-4 skuadron jet tempur selama lima tahun ke depan. Tentu pencapaian percepatan itu harus didukung multlak dengan kekuatan anggaran pertahanan.  Dengan membandingkan anggaran tahun ini yang mencapai 102 trilyun dibanding dengan anggaran tahun sebelumnya 84 trilyun jelas ada kenaikan yang cukup tajam.  Demikian juga dengan tahun-tahun berikutnya, tentu ini menggembirakan.

Oleh sebab itu tidak sulit menambah 15-20 Kapal Cepat Rudal yang dibuat di dalam negeri, 4-5 Kapal Perusak Kawal Rudal kerjasama Belanda dan PAL, 6 kapal selam kerjasama Korsel dan PAL.  Yang jelas itu sudah ada proyeknya, tinggal menambah kuantitas ordernya.  Sangat dimungkinkan ada penambahan 3-4 kapal perang berkualifikasi Fregat bersama 60-70 tank amfibi untuk marinir. Seperti kita ketahui sejalan dengan pembentukan Kogabwilhan, pasukan serbu pantai ini juga mengembangkan kekuatannya dengan menambah 1 divisi pasukan untuk mengawal timur Indonesia khususnya Papua.

Mempersiapkan kekuatan militer bukan berarti kita beranjak pada karakter ofensif tetapi lebih pada keinginan yang kuat untuk menjaminpastikan kewibawaan teritori kita terjaga dengan utuh. Tantangan ke depan adalah perebutan sumber daya energi, negeri kita memiliki potensi kekayaan itu.  Selayaknya kita jaga, dan menjaganya tentu dengan kekuatan milter sekelas herder.  Sebab kalau hanya sekelas pudel, tetangga sebelah pada ribut dan ngenyek, apalagi kalau lidah naga menyemburkan api. Kita harus mampu menghentikan semburan liar lidah naga itu.

 

 

Sumber: Analisis

 

Posted in: Militer