DPR
menyoroti pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 bersama pemerintah soal
pembelian kapal selam dari Korea Selatan oleh PT PAL Indonesia. Aksi
korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dipersoalkan Banggar DPR.Ketua
Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan, ada persoalan teknis yang
membutuhkan waktu lama dalam pembahasan RAPBN 2015, termasuk pembelian
kapal selam dari PT PAL."Ada hal yang bersifat teknis perlu
pembahasan cukup panjang, misalnya soal pembelian kapal selam PT PAL
dari Kementerian Pertahanan," ujar Ahmadi di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (29/9/2014).Demi menghindari gugatan dari pihak
lain terhadap pemerintah Indonesia, dia menyarankan agar pemerintah...