10:32 PM
rozi
Pemerintah dan DPR baru saja menyetujui pembiayaan pembangunan dok (infrastruktur) untuk membangun kapal selam dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD250 juta.
Pembiayaan tersebut akan dilakukan secra bertahap mengingat proyek tersebut tergolong proyek multiyears yang berlangsung dalam beberapa tahun. Untuk tahun 2014 penganggaran pembiayaan proyek tersebut akan dimasukan dalam APBN-P 2014.
"Kalau lewat PMN kami akan support apalagi ini merupakan konsen pemerintah. Namun memang penganggarannya pasti akan masuk APBN-P 2014," tutur Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Bambang menjelaskan, untuk tahap pertama, tahun 2014, proyek tersebut akan membutuhkan anggaran sebesar USD180 juta. Namun, lanjutnya, karena termasuk dalam APBN-P, pembiayaan tersebut masih harus menunggu pembahasan APBN-P pemerintah dengan DPR nantinya.
"Kita harus menunggu pembahasan APBN-P. Kita gak bisa tentukan kapan, karena seperti diketahui April nanti kan ada pemilu. PMN harus lewat APBN-P 2014," jelasnya.
Meskipun demikian, pihaknya akan berupaya membuat usulan resmi pada April 2014 mendatang sehingga segera di bahas dengan DPR. "Kita akan berupaya pada bulan April pemerintah sudah bisa membuat usulan resmi, agar nanti dibahas dengan DPR," tukasnya.
Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut antara lain, untuk biaya konsultan sebesar USD30 juta, Sumber Daya Manusia USD70 juta dan peralatan USD150 juta. Proyek tersebut akan direalisasikan dalam kerja sama dengan Korea Selatan.
Pembiayaan tersebut akan dilakukan secra bertahap mengingat proyek tersebut tergolong proyek multiyears yang berlangsung dalam beberapa tahun. Untuk tahun 2014 penganggaran pembiayaan proyek tersebut akan dimasukan dalam APBN-P 2014.
"Kalau lewat PMN kami akan support apalagi ini merupakan konsen pemerintah. Namun memang penganggarannya pasti akan masuk APBN-P 2014," tutur Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Bambang menjelaskan, untuk tahap pertama, tahun 2014, proyek tersebut akan membutuhkan anggaran sebesar USD180 juta. Namun, lanjutnya, karena termasuk dalam APBN-P, pembiayaan tersebut masih harus menunggu pembahasan APBN-P pemerintah dengan DPR nantinya.
"Kita harus menunggu pembahasan APBN-P. Kita gak bisa tentukan kapan, karena seperti diketahui April nanti kan ada pemilu. PMN harus lewat APBN-P 2014," jelasnya.
Meskipun demikian, pihaknya akan berupaya membuat usulan resmi pada April 2014 mendatang sehingga segera di bahas dengan DPR. "Kita akan berupaya pada bulan April pemerintah sudah bisa membuat usulan resmi, agar nanti dibahas dengan DPR," tukasnya.
Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut antara lain, untuk biaya konsultan sebesar USD30 juta, Sumber Daya Manusia USD70 juta dan peralatan USD150 juta. Proyek tersebut akan direalisasikan dalam kerja sama dengan Korea Selatan.
DPR Dan Pemerintah Sepakat Anggaran Rp. 2.18 T Bangun Kapal Selam
Pemerintah, siang ini, datang menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi I untuk membicarakan pembangunan kapal selam oleh PT PAL. Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
"Pembangunan infrastruktur kapal selam akan dilakukan di PT PAL dengan skema TOT (transfer of technology). Kami komisi I sudah melakukan kunjungan ke PT PAL," ujar wakil komisi I DPR, TB Hasanudin, saat membuka rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).
Menurutnya, selama ini infrastruktur dermaga khusus kapal selam PT PAL tidak mendukung. Bahkan, anggaran untuk pembangunan 6 blok dermaga tidak jelas.
"Limit waktu sesuai perjanjian dengan Korsel sangat singkat. Fasilitas pembangunan harus siap. Apabila dibutuhkan anggaran infrastruktur bulan April-Mei keputusan anggaran sudah diserahkan," jelasnya.
Penggunaan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal selam, menurutnya, ialah USD 120 juta atau setara Rp 1,39 triliun, dan kesiapan personel dibutuhkan USD 68 juta atau setara Rp 790,6 miliar. "Jadi total USD 188 juta (setara Rp 2,18 triliun)," jelasnya.
Mengingat saat ini sudah bulan Februari dan mendekati April maka komisi I memerlukan penjelasan dari pemerintah untuk membuat keputusan. "Komisi I minta penjelasan dari kemenkeu,"tegasnya.
Sumber : Okezone
Posted in: Militer
0 comments:
Post a Comment