Rencana Indonesia membeli alat tempur canggih seperti Helikopter Apache, Heli Serbu dan F16 kandas sudah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan pemerintah sedang mengalami kerugian.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan, pembelian tersebut sudah dibuat menjadi Keputusan Presiden (Kepres) dengan nilai Rp 50 triliun. Namun pemerintah baru mampu mencairkan dana sebesar Rp 23 triliun dengan cara dicicil.
"Sampai sekarang pembelian Alutsista itu hanya Rp 23 triliun, kemudian Rp 27 triliun sisanya itu tidak bisa dibayarkan. Dengan alasan keuangan pemerintah tidak diuntungkan," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
Tak hanya rugi karena tidak dapat beli alutsista, Hasanuddin pun menyesalkan uang cicilan sebesar Rp 1,1 triliun yang jatuh tempo pada April ini, dari uang muka Rp 23 triliun tidak dapat dilunasi.
"Yang paling sangat disesalkan, dari Rp 23 triliun itu ternyata Rp 1,1 triliun yang seharusnya diprogramkan tahun ini juga tidak bisa terbayar," tutur dia.
Sehingga, lanjut Hasanuddin, kendala pembayaran itu secara otomatis merugikan Indonesia. Sebab, pemerintah terpaksa belum bisa mendapat alutsista yang sudah dipesan dari Amerika dan Rusia itu.
"Kita tidak bisa melanjutkan kontrak Apache, kita tidak bisa melanjutkan kontrak Heli serbu, dan kita juga tidak bisa melanjutkan kontrak F16," jelas Hasanuddin.
Dia menilai ada kesalahan manajemen dalam pembelian alutsista pertahanan tersebut. Sehingga, Indonesia belum bisa mendapatkan alat perang tersebut.
"Apache belum kita terima, Heli Serbu belum kita terima, F16 belum kita terima. Saya melihat ada miss manajemen pemerintah," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan, pembelian tersebut sudah dibuat menjadi Keputusan Presiden (Kepres) dengan nilai Rp 50 triliun. Namun pemerintah baru mampu mencairkan dana sebesar Rp 23 triliun dengan cara dicicil.
"Sampai sekarang pembelian Alutsista itu hanya Rp 23 triliun, kemudian Rp 27 triliun sisanya itu tidak bisa dibayarkan. Dengan alasan keuangan pemerintah tidak diuntungkan," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
Tak hanya rugi karena tidak dapat beli alutsista, Hasanuddin pun menyesalkan uang cicilan sebesar Rp 1,1 triliun yang jatuh tempo pada April ini, dari uang muka Rp 23 triliun tidak dapat dilunasi.
"Yang paling sangat disesalkan, dari Rp 23 triliun itu ternyata Rp 1,1 triliun yang seharusnya diprogramkan tahun ini juga tidak bisa terbayar," tutur dia.
Sehingga, lanjut Hasanuddin, kendala pembayaran itu secara otomatis merugikan Indonesia. Sebab, pemerintah terpaksa belum bisa mendapat alutsista yang sudah dipesan dari Amerika dan Rusia itu.
"Kita tidak bisa melanjutkan kontrak Apache, kita tidak bisa melanjutkan kontrak Heli serbu, dan kita juga tidak bisa melanjutkan kontrak F16," jelas Hasanuddin.
Dia menilai ada kesalahan manajemen dalam pembelian alutsista pertahanan tersebut. Sehingga, Indonesia belum bisa mendapatkan alat perang tersebut.
"Apache belum kita terima, Heli Serbu belum kita terima, F16 belum kita terima. Saya melihat ada miss manajemen pemerintah," pungkasnya.
Sumber : Merdeka
0 comments:
Post a Comment