Indonesia Akan Angkat Isu Manusia Perahu Di Bali Process

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa benar-benar geram atas tindakan Australia yang seenaknya memulangkan para pencari suaka tanpa rasa kemanusiaan. Kekecewaan ini akan ditunjukkan dalam pertemuan Bali Process yang akan digelar bulan depan.

 

"Dalam pertemuan Bali Process dalam waktu dekat, kita bakal ungkapkan kekecewaan kita kepada para peserta bahwa tindakan Australia melanggar hak asasi," kata Marty di kantor Presiden, Jakarta, Kamis 27 Februari 2014.

 

 

Bali Process adalah konferensi internasional yang dihadiri  para pejabat setingkat menteri dan terdiri dari 49 anggota dan 19 negara peninjau.

 

 

Marty mengatakan, Australia benar-benar melanggar perjanjian internasional, konvensi pengungsi. Mereka juga melanggar rasa keadilan dan kemanusiaan.

 

 

"Mereka ini pencari suaka. Paling tidak mereka statusnya harus ditetapkan apakah pencari suaka seperti yang didefinisikan konvensi pengungsi. Kita tidak bisa benarkan tindakan Australia memulangkan refugee itu ke Indonesia," kata dia. Marty yakin kecamannya kepada Australia akan didukung masyarakat Internasional.

 

Seperti diketahui, pihak berwenang Australia menghalau dan memulangkan para pencari suaka dengan cara meledakkan kapal yang hendak menuju Pulau Christmas. Orang-orang yang mayoritas datang dari Timur Tengah ini kemudian dipulangkan dengan sekoci-sekoci darurat.

Sumber : Vivanews

Read more »

Pengamat : Indonesia Berpotensi Menjadi Kekuatan Besar Dunia

Indonesia punya potensi untuk memperkokoh pengaruhnya di arena internasional. Sayangnya, potensi itu masih belum segera diwujudkan lantaran Indonesia belum memiliki instrumen-instrumen yang cukup memadai, seperti masih kecilnya anggaran untuk pembangunan internasional dan pertahanan.  

Pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebenarnya terus berkembang. Namun, negara ini belum akan menjadi kekuatan besar dalam jangka pendek dan menengah. 

Demikian analisis pengamat Indonesia dari Lowy Institute for International Policy, Dave McRae. Dia menguraikan pengamatannya soal perkembangan dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui laporan berjudul “More Talk than Walk: Indonesia as a Foreign Policy Actor,” yang dikirim ke VIVAnews hari ini. 

Menurut dia, berdasarkan jumlah populasi, lokasi geografi, dan potensi ekonomi, di masa depan Indonesia akan memainkan peran lebih besar dalam hubungan internasional ketimbang saat ini. "Namun, sebenarnya, Indonesia kecil kemungkinan untuk langsung tampil sebagai aktor yang lebih berpengaruh secara signifikan dalam lima tahun ke depan untuk bisa naik dari kelompok negara-negara kelas menengah," tulis McRae. 

"Bila Indonesia ingin mencapai status sebagai kekuatan besar, seperti yang diperkirakan beberapa pengamat, maka baru akan tercapai dalam jangka waktu yang sangat panjang," lanjut dia. 

Dalam analisis setebal 17 halaman itu, McRae menguraikan beberapa elemen yang menjadi potensi dan tantangan Indonesia dalam memperluas pengaruhnya di gelanggang internasional. Selain jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang strategis, meningkatnya profil Indonesia di panggung dunia juga berkat kinerja ekonominya yang relatif stabil, rata-rata tumbuh 5,7 persen per tahun dalam satu dekade terakhir. 

"Pada 2012 Indonesia tumubuh menjadi ekonomi nomor 16 dunia, naik dari peringkat 27 pada tahun 2000. Pertumbuhan itulah yang membuat Indonesia kini masuk dalam kelompok elit G20," tulis McRae.  

Anggaran Kecil 
 
Namun, raihan itu masih dipandang belum cukup bagi Indonesia untuk melesak jadi kekuatan besar dalam beberapa tahun mendatang. Pengaruhnya masih kecil. Salah satu faktor pertimbangan, Indonesia masih sedikit menyisihkan anggarannya untuk membantu pembangunan di luar negeri. 

Menurut perhitungan kelompok negara OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), Indonesia pada 2010 baru mengeluarkan sekitar US$10 juta untuk membantu pembangunan negara-negara tetangga yang masih miskin. Pada tahun yang sama, China menyisihkan sekitar US$2 miliar, Brazil US$500 juta, India US$640 juta dan Afrika Selatan US$118 juta.   

Selain itu, menurut McRae, Indonesia belum didukung dukungan militer yang memadai untuk menjadi negara kuat. Meski sudah bertekad membiayai anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari total Produk Domestik Bruto (GDP), belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari GDP. 

Anggaran tahunan belanja pertahanan RI pun masih sepertiganya dari Australia dan belum sebanyak Singapura, tulis McRae dengan mengutip angka dari Stockholm Institute for International Peace Research dalam laporan "SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security."  

Dia juga mengutarakan bahwa kebijakan luar negeri RI akan ditentukan oleh empat faktor. Pertama, Indonesia memproyeksikan citranya sebagai kekuatan besar meski kemampuannya masih tergolong kekuatan menengah. Kedua, Indonesia akan tetap non-blok namun cenderung mendekat ke AS. 

Ketiga, ASEAN masih tetap menjadi platform utama bagi Indonesia dalam menyampaikan aspirasi di tingkat kawasan dan internasional. Faktor keempat, lanjut McRae, Indonesia akan lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu yang menyangkut umat Muslim ketimbang mendorong kebijakan luar negeri yang Islami.     
  
Terkait Indonesia-Australia, McRae melihat hubungan bilateral kedua negara itu tidak akan seerat seperti yang diperkirakan sebelumnya, apalagi saat kedua pemerintah sedang berseteru soal skandal penyadapan dan kontroversi penanganan pencari suaka atau imigran gelap. "Hubungan Indonesia dengan Australia kecil kemungkinan menjadi prioritas kebijakan luar negeri dalam beberapa tahun mendatang," lanjut McRae. 

Sumber : Vivanews

Read more »

Wakasad : Darfur Medan Operasi Yang Tidak Ringan

Darfur merupakan medan operasi yang tidak ringan, demikian dikatakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Munir, dihadapan 800 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-B/UNAMID (United Nations Mission In Darfur) yang sedang melaksanakan PDT (Pre Deployment Training) beberapa waktu lalu, di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Wakasad juga menegaskan, sebagai pasukan yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di bawah bendera Unamid, Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B harus dapat membawa perdamaian di tanah Darfur. “Upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok yang bertikai, agar dapat menjadi penengah”, tandasnya.

Seperti diketahui, Batalyon Komposit merupakan misi Satgas TNI pertama yang memang dipersiapkan untuk menjadi Pasukan Perdamaian PBB di Darfur, Sudan, Afrika, selama satu tahun. Dengan dikomandani oleh Mayor Inf Rudy Sandry, S.Sos., alumni Akademi Militer 1997, Batalyon yang berkekuatan 800 personil TNI, terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dimana sebagian besar pasukan ini direkrutdari Batalyon Infanteri 721/Makkasau, Kodam VII/Wirabuana, Sulawesi. 

Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid Mayor Inf Rudy Sandry, S.Sos., mengatakan bahwa keberangkatan pasukan ke Darfur untuk membawa kedamaian dan harus mampu memenangkan hati dan pikiran rakyat Darfur, agar tercipta kedamaian disana. 

Saat ini, Satgas Batalyon Komposit TNI sedang melaksanakan berbagai persiapan dalam rangka penugasan ke Darfur, melalui kegiatan Pre Deployment Training yang diselenggarakan oleh PMPP TNI, personil Konga XXXV-B/Unamid dilatih dan diberikan berbagai pembekalan, yang terkait dengan  aspek  penugasannya di Darfur. Kegiatan PDT sendiri dilaksanakan sejak 18 Februari sampai dengan 19 Maret mendatang. 

Ditempat Terpisah, Kontingen Garuda Terima Koin Penghargaan Di Lebanon

Personel Kontingen Garuda (Konga) XXVI-F2/UNIFIL (United Nation Interim Force In Lebanon) Satgas Indo FPC (Indonesia Force Protection Company), Kapten Psk Noviery Jacky Wohel yang menjabat sebagai Komandan Tim (Dantim)-2 Satgas Indo FPC menerima Koin Penghargaan dari Force Commander UNIFIL, Mayor Jenderal Paolo Serra.

Pemberian penghargaan dilaksanakan usai memimpin jajar kehormatan (Guard Of Honour) atas kunjungan delegasi Finlandia, Letnan Jenderal Arto Raty, Permanent Secretary of Defense of Finland ke Markas UNIFIL HQ (Headquarter) Naqoura Camp, Lebanon, Senin (24/2/2014).

Tugas melaksanakan jajar kehormatan merupakan tugas protokol yang sifatnya insidentil dan diperintahkan langsung oleh Force Commander. Melalui Protocol & Registry UNIFIL HQ Letkol Chandra menyampaikan bahwa, Force Commander sangat concern terhadap tugas jajar kehormatan ini dan selalu hadir dalam setiap sesi latihan hingga pada tahap pelaksanaan hormat jajar itu sendiri. Hal itu semata dilakukan dalam menjaga kehormatan dan kebanggaan UNIFIL dalam setiap kunjungan delegasi pejabat negara peserta TCC (Troops Contribution Country).

Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) Indo FPC Konga XXVI-F2/UNIFIL, Mayor Inf Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan, usai mengantar kembali delegasi Finladia dengan prosesi jajar kehormatan yang berjalan dengan aman dan lancar, Kapten Psk Jacky selaku Komandan jajar kehormatan langsung diperintahkan menghadap Force Commander UNIFIL Mayor Jenderal Paolo Serra dan mengatakan “you did a great job” serta menjabat tangan Kapten Psk Jacky untuk memberikan apresiasi kebanggaan.

Dansatgas Konga XXVI-F2/UNIFIL Mayor Inf Aulia Dwi Nasrullah turut bangga atas penghargaan tersebut dan mengucapkan selamat kepada Dantim-2 Satgas Indo FPC, Kapten Psk Noviery Jacky Wohel. “Tidak semua prajurit UN mendapatkan Koin Penghargaan tersebut. Jadikan moment ini sebagai motivasi untuk berbuat yang terbaik di tugas-tugas selanjutnya” kata Dansatgas.




Sumber : TNI

Read more »

Atasi Panyadapan, Perlukah Indonesia Punya Angkatan Ke 4..??

10

Dengan berbagai isu penyadapan yang melanda pejabat teras dan operator telekomunikasi belakangan ini, Pemerintah Indonesia diusulkan untuk segera mengambil langkah sigap. 

 

Pakat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, Rabu 26 Febuari 2014 dalam keterangan tertulisnya mengatakan mengingat rentannya perang di dunia siber.

 

 

Ia berpendapat Indonesia perlu memiliki angkatan keempat, selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Agung mencontohkan Amerika Serikat memiliki 5 Angkatan pertahanan, Darat, Udara, Laut, Antariksa, dan Cyber War, salah satu badan keamanan tersebut adalah National Security Agency (NSA).

 

 

"Pengamanan NSA meliputi komunikasi militer, diplomatik, serta komunikasi-komunikasi rahasia atau sensitif pemerintah. Lembaga ini memang dibentuk khusus untuk masalah ini,” kata Agung.

 

 

Sayangnya, tambah dia, pemerintahan belum melihat persoalan siber sebagai persoalan strategis. Padahal, ke depannya perang bukan semata-mata adu senjata, melainkan perang siber.

 

 

Ditambahkannya, Indonesia harus dapat mengambil pelajaran dari lumpuhnya Estonia, dikarenakan matinya pusat listrik nasional, dan hanya karena terserang hacker dari negara Rusia. 

 

 

"Akibat dari matinya listrik tersebut menyebabkan kekacauan seperti penjarahan, putusnya transportasi dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa  perang cyber tidak kalah dahsyatnya,” tambah dia.

 

 

Terkait dengan dugaan keterlibatan operator telekomunikasi Indonesia, Agung merasa yakin operator dalam negeri tidak terlibat dalam penyadapaan itu. Sebab menurutnya logika ini tak menguntungkan bisnis operator. 

 

 

Ia mengakui secara teknis, penyadap bisa memanfaatkan celah yang tak dalam kendalai operator. 

 

 

Untuk itu, Agung meminta pemerintah berkaca dari kasus penyadapan yang menimpa Kanselir Jerman Angela Merkel oleh AS. Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman telah mengembangkan sendiri software antisadap.

 

Para politikus dan pejabat tinggi Jerman nantinya hanya boleh memakai ponsel yang ditanami software antisadap.

Sumber : Vivanews

Read more »

Kopassus Dan Paskhas Akan Latihan Bersama Pasukan Komando China

2

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) China Jenderal Fang Fenghui membahas perkembangan hubungan kerjasama militer antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan People's Liberation Army (PLA) China, di Markas Besar Angkatan Bersenjata China di Beijing.

Beberapa kerjasama militer yang telah dilaksanakan kedua negara, antara lain pertukaran perwira siswa Sekolah Staf dan Komando, latihan bersama Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dengan Komando Pasukan Khusus PLA serta Navy to Navy Cooperation Meeting yang telah disepakati tahun 2013 yang lalu.

Kedatangan Panglima TNI disambut Pangab China dalam suatu upacara militer dengan jajar kehormatan. Dalam kesempatan tersebut, sebagai simbol keakraban kedua Angkatan Bersenjata, Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Jenderal Fang Fenghui melakukan salam komando.

Sebelumnya Panglima TNI telah mengunjungi Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing, dan Jenderal TNI Dr. Moeldoko direncanakan akan mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut China di Tianjin serta dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan China Jenderal Chang Wangquan dan Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Jenderal Fang Changlong.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama lima hari (tanggal 24 sampai 28 Februari 2014) di China, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ridwan, Kabais TNI Mayjen TNI M Erwin S dan Kapuskersin TNI Laksma TNI Suselo.

Sumber : Merdeka

Read more »

TNI Perkuat Pertahanan Di Natuna

5

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah kekuatan di sekitar perairan Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengantisipasi instabilitas di Laut China Selatan.

"Penambahan dan pengerahan kekuatan di Natuna juga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan 'rembesan-rembesan' akibat instabilitas di Laut China Selatan," ungkap Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjawab Antara di sela-sela kunjungan lima harinya di China.

Ia menuturkan penambahan kekuatan itu meliputi kekuatan di darat, laut dan udara. "Seperti misalnya peningkatan status pangkalan angkatan laut menjadi pangkalan utama angkatan laut dan seterusnya," kata Moeldoko.

Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan peraiaran Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam.

Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia bagian barat. "Posisi geografi yang strategis ini, bisa dijadikan pangkalan oleh musuh, sebelum masuk ke wilayah RI," kata Panglima TNI. 

Karena itu, lanjut dia, penambahan dan penempatan kekuatan yang proposional di Natuna perlu dilakukan sebagai sistem peringatan dini bagi Indonesia dan TNI, sekaligus dalam mengantisipasi dampak instabilitas di Laut China Selatan.

"TNI senantiasa memantau setiap perkembangan di Laut China Selatan, dan siap mengantisipasi apapun akibat dari instabilitas di wilayah tersebut," kata Panglima TNI menegaskan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Fan Changlong menegaskan China menentang upaya internasionalisasi persoalan di Laut China Selatan, termasuk campur tangan pihak luar, khususnya Amerika Serikat.

China, lanjut dia, akan berupaya memelihara dan menjaga stabilitas kawasan di Asia Pasifik termasuk di Laut China Selatan dengan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme dialog bilateral dengan negara yang bersengkata dengan China di wilayah itu.

China mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Tidak itu saja, China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut China Selatan. Hal tu mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat dan menyebut ide Beijing itu sebagai ide buruk. 

Sebelumnya China juga menetapkan Zona Indentifikasi Pertahanan Udara di Laut China Timur yang mendapat kecaman dari Washington, Tokyo dan Seoul.

Sumber : Antara

Read more »

Grand Launching Pontianak Airshow

0

Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,M.H baru-baru ini membuka Grand Launching Pontianak Airshow (PAS) di Balroom Meranti Hotel Mercure Pontianak dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI A. Ibrahim Saleh, Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir. Novyan Samyoga selaku Ketua Pelaksana Pontianak Airshow serta seluruh Pimpinan Daerah SKPD se-Kalbar.

 

Danlanud Supadio selaku Ketua Pelaksana PAS memberikan laporan kepada seluruh undangan. Kesiapan dan mensukseskan kegiatan Pontianak Air Show, dalam rangka memeriahkan HUT Kalbar Ke- 57 “Pontianak yang terletak di wilayah berbatasan langsung dengan negara sahabat. Kata Danlanud.

 

Pontianak merupakan wilayah yang strategis untuk dikembangkan khususnya dalam bidang kedirgantaraan, guna mendukung acara tersebut tentunya kedepan perlu mempunyai bandara yang lebih besar.

 

Dengan diadakan Pontianak Airshow diharapkan Kalbar bisa lebih dikenal baik dimata Nasional maupun Internasional sehingga pemerintah pusat akan lebih memperhatikan perkembangan Bandara Supadio “ lanjut Danlanud.

 

Hal senada juga disampaikan Gubernur Kalbar, bahwa transportasi yang tercepat adalah melalui udara, untuk itu perkembangan bandara perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, dan perlu berbuat dan bertindak yang positif untuk Kalbar.

 

“Sekarang sudah waktunya bahwa rakyat Kalbar harus lebih mengerti dan melihat tentang tekhnologi kedirgantaraan, demi kemajuan Kalbar. Untuk itu, diharapkan kepada para pimpinan daerah dan kota agar menganjurkan kepada seluruh rakyatnya untuk hadir menyaksikan acara tersebut sekaligus memberi pendidikan bagi anak-anak,” ungkap Gubernur.

 

Ditempat yang sama Ibu Susi perwakilan dari Greenlight selaku EO PAS, memberikan gambaran tentang acara Pontianak Airshow yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Meret di Pangkalan TNI AU Supadio, yang akan dilaksanakan juga pameran kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kalbar dan berbagai perlombaan bagi anak-anak sekolah mulai dari SD hingga SMA.

Sumber : TNI AU

Read more »

Fakta-Fakta N-219 Produksi PT. DI

6

Industri penerbangan dan kedirgantaraan di Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad. Namun, kiprah dan cemerlangnya industri ini dikenal saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu Indonesia punya catatan membanggakan di bidang kedirgantaraan. Di bawah komando BJ Habibie, putra-putri terbaik Indonesia sukses merancang dan membuat pesawat yang kemudian dikenal dengan nama pesawat N250 Gatot Kaca.

Setelah itu ada pesawat turboprop N250 yang dirancang BJ Habibie pada akhir 1990-an. Namun gagal dikembangkan dan sampai sekarang mangkrak di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Itu terjadi saat krisis moneter di akhir 1997-1998.

BUMN yang dulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) gagal mendapat pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menuntaskan pesawat turboprop N250. Padahal, jika dikembangkan, pesawat sipil berkapasitas 60-80 penumpang digadang-gadang menjadi pesaing ATR, pesawat terbang buatan Prancis-Italia.

Setelah sekian lama tertidur, ambisi untuk mengembangkan pesawat oleh anak negeri kembali menggeliat. PT Dirgantara Indonesia (DI) kembali tergugah melanjutkan kesuksesan pembuatan pesawat lokal. Kemarin, Selasa (25/2), PT DI menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kerja sama ini meliputi perancangan dan pembiayaan pengembangan pesawat N219.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat LAPAN, Rawamangun, Jakarta Timur. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin

"Ini merupakan sejarah baru sebagai sinergi antar lembaga dalam mendukung kemajuan industri dirgantara di Indonesia," ucap Budi saat acara penandatanganan di Jakarta.

Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin mengatakan rancang bangun pembuatan N219 merupakan bagian pemersatu bangsa di bidang transportasi udara dan sebagai bukti kemampuan anak bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pesawat.

Rencananya, integrasi komponen pesawat akan dilaksanakan pada 2015 ditandai dengan roll out pesawat pertama. Bagaimana spesifikasi pesawat buatan putra putri Indonesia itu? Pesawat berkapasitas 19 tempat duduk ini cocok untuk penerbangan perintis. Pesawat ini tergolong mudah dan sederhana dalam proses perawatannya.

N219 memiliki konfigurasi yang dapat diubah dengan cepat, biaya operasi rendah, bersertifikasi dasar CASR 23 dan menggunakan sepasang mesin PT6A-42 yang masing-masing berkekuatan 850 daya kuda.

Dari keterangan yang diperoleh merdeka.com, pesawat ini dirancang untuk mengangkut penumpang maupun kargo. Pesawat ini memiliki volume kabin terbesar di kelasnya dan pintu yang fleksibel.

N219 mampu lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek atau hanya memerlukan landasan 500 hingga 600 meter. Pesawat ini juga dilengkapi dengan alat bantu navigasi sehingga mampu lepas landas dan mendarat di bandara bandara perintis dengan peralatan minimal.

Selain kelebihan-kelebihan itu, merdeka.com mencatat fakta-fakta lain seputar pesawat N219 buatan anak negeri. 

Berikut paparannya :

1. Terbang Dua Tahun Lagi
 
Direktur Utama PT DI Budi Santoso mengatakan, saat ini pesawat N219 telah selesai tahap preliminary design/desain awal atau estimasi jenis material, mutu material, serta dimensi material yang akan digunakan untuk membentuk struktur. Setelah itu akan memasuki detail design, kemudian memasuki pembuatan komponen.

"Rencananya, integrasi pesawat akan dilaksanakan pada 2016 ditandai dengan roll out pesawat pertama. N219 akan terbang perdana pada 2016," katanya.

Direktur Komersial dan Restrukturisasi PT DI, Budiman Saleh, mengatakan, ?rentang waktu antara pengenalan prototipe dengan penerbangan perdana biasanya dalam rentang waktu maksimal satu tahun. Sehingga, diperkirakan awal 2016 pesawat N219 bisa langsung diantarkan ke maskapai pemesan.

2. Kandungan Lokal N-219 60 Persen

Direktur Pengembangan Teknologi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Andi Alisjahbana, mengakui 40 persen komponen pesawat N219 masih didatangkan dari luar negeri alias impor. Salah satu komponen yang pasti diimpor adalah bagian mesin.

Meski begitu, Andi menyebut pesawat N219 adalah pesawat buatan PT DI yang paling banyak menggunakan komponen lokal. Pihaknya terus berusaha agar rancangan dan komponen bisa dihadirkan dari dalam negeri.

"Ini komponen lokal tertinggi pesawat kita, target kita itu menuju 60 persen produk lokal," ucap Andi di kantor pusat LAPAN, Jakarta, Selasa (25/2).

Komponen pesawat lokal N219 jauh lebih besar dibandingkan pesawat CN250 yang telah dulu beroperasi. Pada CN250 komponen impor masih sangat banyak di mana mulai dari komponen mesin hingga kaca pesawat.

"Semua di CN219 kita ingin lebih, kita ingin roda mendarat buatan Indonesia, belum tentu PT DI yang buat tapi bisa saja sub kontraktor. CN 250 dulu kacanya saja kita impor," akunya.

Impor mesin pesawat CN219, lanjutnya, diimpor dari pabrikan Pratt and Whitney asal Kanada.?

3. Habiskan Rp 400 Miliar

Merdeka.com - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menghabiskan anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk pengembangan pesawat N219 bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Dana ini akan digunakan untuk dua tahun yaitu 2014 dan 2015.

Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan S Prabowo mengatakan, tahun ini anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 310 miliar. Sedangkan sisanya atau sekitar USD 90 miliar akan digunakan untuk tahun depan.

"Komitmen kita tahun 2014 itu Rp 310 dan sisanya 2015," ucap Gunawan di kantor pusat Lapan, Jakarta, Selasa (25/2).

Dia menegaskan, anggaran ini diakui tidak digunakan untuk kepentingan komersil atau mengambil keuntungan.

"Kita kan pusat teknologi penerbangan, dunia penerbangan engineering kita improve kemampuan engga ada barangnya ya engga bisa. Bagi enginer Lapan jadi wahana penelitian. Ada feedback kita masuk ke pesawat terbang," tegasnya.

4. Sudah 200 pesawat dipesan

PT Dirgantara Indonesia (PT KAI) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menargetkan pesawat N 219 mengudara pada 2016. Itu artinya, pesawat buatan anak negeri tersebut ditargetkan lolos sertifikasi paling lambat tahun tersebut.

Kepala Program N 219 Lapan Agus Aribowo mengatakan walau masih dalam tahap pengembangan, pesawat tersebut sudah banyak di pesan. Pemesannya beragam, mulai dari maskapai penerbangan, pemerintah daerah, hingga negara tetangga.

Berikut rinciannya:

1. Maskapai Lion Air 100 unit

2. Nusantara Buana Air 30 unit

3. Pemda Papua dan Papua Barat 15 unit

4. Pemda Aceh 6 unit

5. Pemda Sulawesi 6 unit

6. Pemda Riau 4 unit

7. Thailand (Nomad) pengawas pantai sebanyak 18 unit dan cadangan 2 unit

8. TNI AL (Nomad) 1 skuadron 9-15 pesawat.

5. Lebih Unggul Dari Otter Twin

Direktur Pengembangan Teknologi PT DI, Andi Alisjahbana mengatakan, harga satu pesawat ini sekitar USD 4,5 juta. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan pesawat sekelasnya yaitu twin otter yang harganya mencapai USD 6-7 juta.

"Kalau di jual harganya sekitar USD 4,5 juta," ucap Andi di kantor pusat Lapan, Jakarta, Selasa (25/2).

Meski lebih murah, Andi mengklaim banyak kelebihan yang melekat dalam pesawat N219 dibandingkan twin otter. Salah satunya dari sisi desain. Desain pesawat twin otter sudah ketinggalan zaman.

"Twin otter itu dulu diproduksi bombardier, dan mereka tidak produksi lagi kemudian sekarang dikembangkan perusahaan kecil. Desain mereka tidak berubah dari tahun 1960. Kita desain era 2000-an," jelas Andi.

Menurutnya, kemampuan pesawat N 219 dalam mengangkut barang dan kargo juga melebihi kemampuan twin otter. Kemampuan N 219 500 Kilogram lebih besar dibandingkan twin otter.

"Kemampuan kita lebih besar karena menggunakan teknologi baru. Tapi kalau masalah fuel (bahan bakar) kira kira sama, tapi kelebihannya kita loadnya lebih besar," tutupnya.

Sumber : Merdeka

Read more »

Pangko Ops Tinjau Persiapan Skadron F 16 Di Pekanbaru

11

Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) Wilayah 1 Marsekal TNI AU, Syaugi meninjau langsung persiapan pangkalan Skadaron 16 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Skadron F 16 itu nantinya akan diperkuat 24 pesawat jenis F 16. Suadron yang lokasi tidak terlalu jauh dari Skuadron 12 di Lanud Pekanbaru berdiri diatas lahan seluas 7 hektar.

Pangko Ops dan rombongan melakukan pengecekan bangunan dari hanggar pesawat, tempat penyimpanan amunisi dan sejumlah alat penunjangnya.

"F 16 ini nantinya akan tiba sekitar Juni 2014. Pesawat ini adalah buatan Amerika," Pangko Ops Syaugi usai meninjau langsung persiapan Skuadron 16 Selasa (25/2/2014).

Terkait bangunan fisik skadron F 16, Pangko Ops menyatakan bangunan sudah rampung lebih dari 90 persen. 

Lanud Pekanbaru saat ini juga memiliki skuadron 12 yang diperkuat pesawat Hawk 100.

16 Jet Tempur F-16 Segera Bermarkas di Pekanbaru

Pembangunan Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin TNI-AU di Pekanbaru, Riau, hampir rampung.

Tak lama lagi, 16 unit pesawat tempur F-16 yang baru saja dibeli dari Amerika Serikat akan datang.

"Pembangunannya hampir selesai. Dengan begitu 16 unit F-16 siap didatangkan karena pangkalannya hampir selesai," kata Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Satu Marsekal Muda M Syaugi di Pekanbaru, Selasa (25/2/2014).

Syaugi datang ke Pekanbaru menggunakan pesawat angkut VIP milik TNI AU jenis Foker 28. Ia menyempatkan berkeliling di pangkalan udara bersama Danlanud Riau Kolonel Pnp Andyawan.

Syaugi menjelaskan, Skuadron Udara 16 di Pekanbaru sudah dibangun sejak Juni 2013. Bangunan yang menampung pesawat legendaris asal Amerika itu didirikan diatas lahan seluas 7 hektare.

"Skuadron akan dilengkapi hanggar beserta ruang perawatan, kantor operasional, mess, dan infrastruktur pendukung lainnya. Secara keseluruhan cukup baik. Kalau ada kekurangan, akan segera benahi," ujar Perwira bintang dua itu.

Pembangunan skuadron bersumber dari alokasi dana Kementerian Pertahanan melalui APBN. "Kalau besarannya saya tidak tahu," tegas Syaugi.

Pemilihan Riau sebagai penempatan 16 unit F-16, sebut Syaugi, karena teritorialnya yang berdekatan dengan Selat Malaka dan beberapa negara tetangga. Pelanggaran udara sering dilakukan negara tetangga.

"Untuk menjaga keamanan udara Indonesia, dibutuhkan armada tempur kuat. Kita sengaja memilih Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ini untuk pembangunan skuadron Udara 16.

Karena jaraknya tidak jauh dari Selat Malaka dan negara tetangga lainnya," pungkas Syaugi. Indonesia sebelumnya mendatangkan 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Pengiriman pesawat dilakukan bertahap.

Untuk Skuadron 16, bakal ada 16 unit pesawat F-16 yang akan bermarkas di Pekanbaru. Selebihnya bakal ditempatkan di Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

Sebanyak 24 pesawat F-16 blok 25 sudah dibekali senjata seperti rudal. Kedatangan F-16 diharapkan mampu memperkuat pengamanan wilayah udara Indonesia, khususnya kawasan barat dan utara, termasuk kawasan Selat Malaka.




Sumber : SCTV

Read more »

Indonesia Belajar Satelit Maritim Ke Negeri Tiongkok

1

Setidaknya tiga belas personel pengelola satelit maritim tingkat manajer dari berbagai instansi di Indonesia mengikuti seminar dan pelatihan pengelolaan satelit maritim untuk pejabat-pejabat Indonesia di Academy for International Business Officials (AIBO), Kementerian Perdagangan RRT. 

 

Sebagaimana diinformasikan Jurubicara KBRI Beijing Dyah R Andrini kepada PedomanNEWS melalui email mengatakan dalam kegiatan yang berlangsung selama satu minggu (21-28 Februari 2014) tersebut para peserta mempelajari perkembangan dan pengelolaan satelit maritim di RRT yang nantinya bisa diterapkan bagi kepentingan Indonesia.

 

Kegiatan seminar dan pelatihan pengelolaan satelit maritim ini disambut dengan baik oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Beijing, Wisnu Edy Pratignyo, yang hadir dalam acara pembukaan kegiatan di kampus AIBO, Beijing. 

 

Menurut KUAI KBRI Beijing, seminar dan pelatihan ini memiliki arti sangat penting dan strategis bagi upaya promosi dan peningkatan hubungan bilateral RI-RRT secara umum, maupun upaya peningkatan kerjasama di bidang maritim. 

 

KUAI KBRI Beijing pun menambahkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sangat tepat di tengah upaya Pemerintah RI untuk menyusun kebijakan kelautan nasional yang kuat, mengembangkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperkuat tata kelola kelautan. Indonesia bisa belajar pengelolaan satelit maritim dari negara yang lebih berpengalaman.

 

“Jadi belajar pengelolaan satelit maritim ke Tiongkok merupakan salah satu langkah yang tepat mengingat RRT sudah mapan dalam hal pengelolaan satelit, bahkan sudah bisa meluncurkan satelitnya sendiri”, ujarnya. 

 

Sementara itu Wakil Presiden AIBO Zou Chuanming mengemukakan bahwa kegiatan pelatihan bagi personil Indonesia yang menangani masalah pengelolaan satelit maritim kali ini merupakan kegiatan kedua, setelah kegiatan pertama yang dilakukan pada bulan Oktober 2013. Hanya saja kegiatan yang dilakukan pada Oktober 2013 tersebut merupakan kegiatan yang diikuti pada level teknis. 

 

Ke depan, sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan bilateral RI-RRT diharapkan pelatihan serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Harapan untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang maritim bukanlah hal yang mengada-ngada karena isu maritim bisa menjadi sumber kerjasama yang memperkuat ikatan satu sama lain. 

 

Terlebih lagi sejak tahun 2012 Indonesia dan Tiongkok telah sepakat membentuk Komite Kerjasama Maritim (KKM) yang akan merealisasikan dan memajukan kerjasama maritim antara kedua negara. 

 

Melalui Komisi Bersama tersebut Indonesia dan Tiongkok dapat membahas serangkaian bentuk kerjasama di berbagai bidang termasuk di bidang ketahanan pangan dan energi, antariksa dan pertahanan keamanan, serta penguatan hubungan antar masyarakat dalam bidang pendidikan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan penelitian ilmiah dua satwa langka yang berasal dari masing-masing negara yaitu Komodo dan Panda. 

 

Dan seperti disampaikan Sekretaris Pertama Ekonomi KBRI Beijing, Aris Heru Utomo, berbagai kerjasama maritim RI-RRT sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti kerjasama pelatihan bagi operator kapal penyedia jasa lalu lintas (vessel traffic services) di selat Lombok dan Sunda. 

 

Pelatihan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan personil dalam menjaga kepentingan Indonesia di jalur komunikasi dan perdagangan laut. Selain itu, RRT juga ikut membantu penggantian alat-alat navigasi yang rusak akibat tsunami di tahun 2006, bersama-sama membentuk Pusat Iklim dan Kelautan RI-RRT dan mengembangkan satelit keamanan laut bersama. 

Sumber : Pedomannews

Read more »

Grand Design Cyber Defence Dibentuk untuk Hadapi Ancaman Non-Traditional

Grand design cyber defence yang disiapkan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemhan dibentuk untuk menghadapi ancaman-ancaman non traditional seperti cyber crime, terorisme maupun cyber spionage. Demikian diungkapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro saat menghadiri paparan produkGrand design cyber defence Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan selaku Ketua Tim Kerja (desk) cyber defence, Rabu (26/2), di Kemhan.

 

Dalam paparan yang dihadiri pejabat eselon I dan II Kemhan, Menhan berharap para peserta dapat memberi masukan terhadap paparan Dirjen Pothan tentang produk Grand design cyber defence guna menyempurnakan hasil yang telah dibuat oleh Tim Kerja(desk) cyber defence Kemhan .Kemhan melalui Tim Kerja (desk) cyber defence telah menyusun produkgrand design cyber defence.  

Grand design cyber defence diantaranya memuat peta jalan strategi nasional pertahanan siber dan  3 (tiga) Rancangan Permenhan tentang Pusat Operasi Pertahanan Siber (COC/Cyber Operation Center), Rancangan Perpres tentang Komite Pertahanan Siber Nasional, Pengamanan Informasi di lingkungan Kemhan/TNI serta penyelenggaraan nama domain di lingkungan Kemhan/TNI.

 

Hal ini selaras dengan kebijakan pertahanan tahun 2014, yang diantara sasarannya adalah mewujudkan pertahanan siber nasional sebagai salah satu strategi pertahanan negara dengan membentuk Komite Pertahanan Siber Nasional.

 

Sementara itu dalam paparannya, Dirjen Pothan Kemhan Timbul Siahaan mengatakan  peta jalan strategi nasional pertahanan siber dibuat sebagai pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan pertahanan siber nasional, agar penyelenggaraan pertahanan siber nasional dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, lancar dan akuntabel.

 

Kemampuan pertahanan siber nasional yang ingin dikembangkan adalah terbentuknya regulasi siber yang kuat, pengorganisasian dengan tata kelola yang baik serta sinergi dengan yang telah ada di setiap sektor, infrastruktur yang modern dan handal, serta pembinaan dan peningkatan potensi sumber daya manusia nasional siber yang terarah dan berkesinambungan.  

“Kedepannya diharapkan terdapat suatu badan atau komite nasional yang akan menangani segala permasalahan yang merupakan ancaman non militer,” ungkap Dirjen Pothan. 

Sumber : DMC

Read more »