Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan target pada Selasa untuk meningkatkan kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan industri pertahanan tidak hanya untuk memenuhi Esensial Angkatan Minimum (MEF) target, tetapi juga untuk mengubahnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di wilayah tersebut.
Dalam upaya untuk meningkatkan sistem senjata usang negara, pemerintah sebelumnya menerapkan rencana untuk mewujudkan MEF cetak biru militer untuk mencapai industri pertahanan yang independen pada tahun 2024.
Berbicara dalam pertemuan dengan Pertahanan Komite Kebijakan Industri (KKIP) pada Selasa di Kantor Presiden, Jokowi menunjukkan empat prioritas utama kebijakan pertahanan negara, termasuk upaya untuk mengembangkan militer untuk menjadi kekuatan yang disegani, untuk mencapai swasembada dalam peralatan pertahanan, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dan membuat kebijakan pertahanan merupakan bagian dari pendekatan komprehensif untuk keamanan.
Presiden mengatakan bahwa negara seharusnya tidak lagi tergantung pada alutsista impor dan bahwa upaya-upaya (seperti reformasi birokrasi) harus diambil untuk mempercepat alih teknologi militer di perusahaan pertahanan milik negara.
"Mereka [reformasi] mencakup langkah-langkah yang berkaitan dengan daya saing dan produktivitas yang didesain seperti cara yang kita akan dapat bermitra dengan seperti pemain industri pertahanan global Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat," kata Jokowi.
Sistem senjata usang telah menghambat kemampuan TNI untuk menjaga wilayah perairan Indonesia dari maraknya illegal fishing.
Kementerian Pertahanan baru-baru ini telah berjanji untuk memacu pengembangan dan produksi senjata angkatan laut oleh perusahaan pertahanan nasional dalam rangka membantu melaksanakan maritim-axis visi Jokowi itu. Kementerian itu juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara perusahaan pertahanan lokal dan luar negeri untuk memberikan perusahaan pertahanan lokal pengetahuan dan pengalaman penting yang akhirnya akan membantu mereka secara independen menghasilkan state-of-the-art persenjataan untuk TNI.
Pada Desember 2011, kementerian dan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) menandatangani US $ 1,1 miliar kontrak untuk memproduksi tiga U-209 kapal selam diesel-listrik. Insinyur PT PAL akan diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat pembangunan dua kapal selam pertama di pabrik DSME di Korea Selatan sebelum mereka membangun yang terakhir di pabrik PT PAL di Surabaya.
Dalam pertemuan itu, Jokowi juga ingin perusahaan pertahanan untuk mulai bekerja pada proyek-proyek sipil.
"Sebagai contoh, Pindad [cahaya-lapis baja] Anoa kendaraan harus digunakan untuk truk komersial, kapal perang PAL dapat juga digunakan sebagai kapal komersial dan untuk memancing, sedangkan DI [pesawat angkut militer] CN295 juga dapat digunakan untuk pertahanan sipil," dia mengatakan.
Direktur Eksekutif PT Pindad Silmy Karim mengatakan, pihaknya siap untuk memproduksi peralatan non-pertahanan, yang tidak hanya akan mendorong industri pertahanan negara, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Tuntutan untuk produk pertahanan terus meningkat, sehingga kami akan meningkatkan produksi baik [pertahanan dan industri non-pertahanan]," kata Silmy setelah pertemuan Selasa.
Selain Anoa, Silmy menambahkan, Pindad juga melihat ke produksi untuk jaringan kereta api dan pemanfaat alat berat.
"Pertemuan mendukung gagasan bahwa kita harus mengoptimalkan produksi pertahanan negara," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
(The Jakarta Post)
0 comments:
Post a Comment