KPK tidak mungkin bisa & tidak mungkin diperbolehkan untuk
meng-audit TNI & Kemenhan secara institusi yang sifatnya terkait
dengan pertahanan NKRI. Karena kalau itu dilakukan sama saja
menelanjangi Republik ini di depan umum. Banyak rencana-rencana
strategis pertahanan yang benar benar tidak boleh diketahui oleh sipil.
Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalurnya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.
Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalurnya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.
Saat ini TNI sudah sangat jauh berbeda saat masa orde baru dulu. Sekarang internal audit ditubuh TNI sangat ketat, ditambah lagi ada beberapa lembaga negara yang juga ditugaskan untuk mengaudit seluruh pengeluaran TNI yang tentu saja dilakukan dengan sangat rahasia. Susah mengatakan jika budget pertahanan yang diumumkan ke khalayak umum ketika tidak sesuai dengan apa yang terlihat langsung dikatakan terjadi korupsi. Karena banyak aktifitas-aktifitas pertahanan yang memang terlarang untuk terpublikasikan dalam bentuk apapun.
Misalkan jika TNI melakukan aktifitas spionase yang ruang lingkupnya sangat luas & memerlukan biaya besar dengan resiko yang juga besar. Negara kita memiliki atase-atase pertahanan maupun agen-agen khusus hampir disemua negara kuat diseluruh dunia. Tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan oleh “Radar” pengamatan negara kita. Begitu juga kita memiliki sistem senjata yang di “titipkan” di sejumlah negara, maupun perjanjian pertahanan dengan negara-negara tertentu.
Satu contoh saja, tidak ada satu negara pun yang hingga saat ini yang bisa membaca kekuatan pertahanan NKRI dengan benar. Negara2 kuat bahkan hanya bisa meraba-raba berapa jumlah pesawat tempur yang dimiliki Republik ini? Berapa jumlah kapal selamnya? Berapa jumlah misil nya & jenis apakah yang digunakan? Sejauh apa teknologi pertahanan yang sudah diterapkan oleh Republik ini? Bahkan berapa jumlah pasukan tempur reguler yang sebenarnya?
Dan masih banyak lainnya. Walaupun sebagian pengamat mengatakan bahwa di era keterbukaan teknologi saat bisa dengan mudah mengetahui anatomi pertahanan setiap negara, nyatanya hal itu tidak terbukti. Karena kalau itu benar, tidak mungkin banyak negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Inggris, bahkan Amerika Serikat sekalipun begitu paranoid tentang kekuatan militer NKRI.
Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita.
Saat ini kami di TNI tidak takut terhadap musuh yang ingin perang terbuka, karena TNI siap menghadapinya. Justru yang ditakutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam, seperti separatisme, dll, yang sifatnya kasat mata & sulit untuk langsung dihadapi dengan laras senapan. Salam NKRI.
Sumber : JKGR
0 comments:
Post a Comment