Ketegasan TNI dan pemerintah di laut, bikin Malaysia ketakutan

Geliat pemerintah membangun dunia maritim tanah air mulai terlihat. Kinerja itu dibuktikan dengan penangkapan sejumlah kapal asing yang diduga tengah melakukan penjarahan ikan di laut Indonesia secara ilegal.

Seperti yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang menangkap lima buah kapal asing saat mencuri ikan secara ilegal pada tanggal 31 Oktober 2014 lalu.

KRI Imam Bonjol - 383 di bawah binaan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar, berhasil menangkap tiga kapal ikan. KG 90433 TS. ATS 006, KG 94366 TS. ATS 005 dan KG 94266 TS. ATS 012, dengan ABK berkewarganegaraan Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dukungan juga diberikan oleh pemerintah lewat tangan dingin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Penangkapan lima buah kapal asing di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Lima kapal ilegal tersebut berisi 61 Anak Buah Kapal (ABK) asal Thailand, jadi kesungguhannya membenahi dunia maritim tanah air.

Aksi tersebut tentunya membuat kapal asing yang kerap beroperasi secara ilegal menjadi ketir. Termasuk kapal-kapal asing asal Malaysia, yang selama ini diketahui memang kerap bersengketa soal perairan dengan Indonesia.

Berikut kisah-kisah penangkapan kapal asing oleh TNI AD dan pemerintah yang bikin Malaysia ketakutan, Sabtu (22/11) :

TNI AL tangkap 5 kapal asing

Belum lama ini, armada TNI AL beraksi menangkap lima kapal asing dalam waktu sepekan. Kapal-kapal asing tersebut sedang mencuri kekayaan laut Indonesia.

Pertama KRI Imam Bonjol - 383 di bawah binaan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar, berhasil menangkap tiga kapal ikan. KG 90433 TS. ATS 006, KG 94366 TS. ATS 005 dan KG 94266 TS. ATS 012, dengan ABK berkewarganegaraan Vietnam di perairan Natuna tanggal 31 Oktober lalu.

Ketiga kapal tersebut berhasil dihentikan pada posisi 03 23' 55" LU dan 105 44' 42" BT. Lalu kapal ikan asing tersebut selanjutnya diperintahkan untuk merapat ke lambung kiri KRI Imam Bonjol?383 untuk proses pemeriksaan dan penggeledahan.

Dari hasil proses pemeriksaan diketahui bahwa ketiga kapal tersebut tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-suratnya. Selanjutnya mereka dikawal menuju Pangkalan TNI AL terdekat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Lalu ada kapal ikan KM Sudita 11 yang ditangkap pada tanggal 3 November 2014 oleh KRI Lemadang-632 yang merupakan salah satu unsur KRI jajaran Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkat Koarmabar).

Kapal itu terdeteksi di radar KRI Lemadang-632 pada posisi 02 09 53 U ? 107 11 33 T. Saat itu, KM Sudita 11 melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan melakukan pelanggaran dokumen kapal.

KM Sudita 11 adalah jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berbobot 100 GT. Namun rupanya kapal ini sebenarnya dinahkodai seorang warga Negara Thailand bernama Somphong Miyaem.

Selain itu, pada 31 Oktober 2014, KRI Sanca-815 juga berhasil menangkap kapal KM Cahaya Baru. Kapal ini diduga melakukan pelanggaran pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.

Kejadian tersebut bermula ketika KRI Sanca-815 sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Selat Singapura mendeteksi secara visual adanya pergerakan kapal tanpa lampu navigasi pada posisi 01 13 06 U ? 104 03 40 T.

Selanjutnya KRI Sanca?815 melakukan proses Pengejaran, Penangkapan dan Penyelidikan (Jarkaplid) terhadap kapal tersebut.

Dari proses penyidikan yang dilakukan KRI Sanca-815, selain berlayar tanpa lampu navigasi ditemukan juga pelanggaran berupa Manifest berbeda dengan jumlah muatan yang tercantum pada Port Clearance.

Kapal ikan ini termasuk jenis kapal kargo kayu berbobot 17 GT berbendera Indonesia yang dinahkodai Hasan dan tujuh orang Anak Buah Kapal (ABK).

Menteri Susi tangkap 5 kapal asing berisi 61 ABK Thailand

Beberapa hari lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangkap lima kapal asing di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Lima kapal ilegal tersebut berisi 61 Anak Buah Kapal (ABK) asal Thailand.

"Ada penangkapan ilegal fishing. Penangkapan kapal laut di perairan Natuna pada 2 hari lalu," ujar Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo kepada wartawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, jumat (21/11).

Dalam pemaparannya, Indroyono mengungkapkan kelima kapal tersebut yakni KM Laut Natuna 99, KM Laut Natuna 30, KM Laut Natuna 25, KM Laut Natuna 24 dan KM Laut Natuna 23. Ukuran kapal tersebut memiliki berat sekitar 101-103 Gross Ton (GT)

"Dari lima kapal tidak memiliki izin, tidak terdaftar di DJPT (SIPI) dan tidak terdaftar di DJPSDKP (VMS)," paparnya.

Saat beroperasi, lanjut Indroyono, kelima kapal ilegal tersebut memasang bendera merah putih milik Indonesia. Hal itu untuk mengelabui sistem pengawasan kapal asing yang ada di Indonesia.

"Saat ini lima kapal sedang dalam proses verifikasi di Stasiun Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak," tandasnya.

Kapal patroli pemerintah tangkap ratusan nelayan Malaysia

Sejak Rabu (19/11), ratusan nelayan ilegal asal Malaysia ditangkap oleh patroli gabungan TNI-Polri. Jumlahnya diperkirakan mendekati 200 orang. Penangkapan ini dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Dia mengatakan aparat menjalankan permintaan Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berharap nelayan ilegal dari luar negeri ditindak tegas.

"Kita berusaha mengirim pesan yang jelas kepada negara tetangga seperti Malaysia dan Tiongkok yang mengoperasikan kapal ilegal di wilayah kita, bahwa ini bukan situasi yang normal bagi kita, kata Andi.

Menteri Susi tangkap 4 pelaku illegal fishing

Sebelum menangkap lima kapal asing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah menangkap pelaku illegal fishing. Aksi ini pun langsung dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Namun bukannya senang, Jokowi justru bertanya balik mengapa yang tertangkap hanya empat pelaku.

"Dia lapor saya kita kejar illegal fishing ketangkap empat, harusnya bisa puluhan," ujar Jokowi di depan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA ) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).

Saat bertanya itu, Jokowi mendapat jawaban untuk mengejar pelaku, perahu kehabisan bensin. Jadinya, yang bisa tertangkap pelaku illegal fishing hanya empat orang.

Mendapat alasan tersebut, Jokowi akan berbicara dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima TNI. "Terus kenapa enggak ketangkep banyak? Bensin habis pak. Ini yang saya akan bicarakan dengan Kasal dan panglima," ujarnya.


Sumber: Merdeka

Posted in: Militer