Indonesia Australia Sepakat Selesaikan Masalah Mata-Mata

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan rekannya Menlu Australia Julie Bishop akan menandatangani dokumen kesepakatan itu di Bali pada hari Kamis, demikian pernyataan juru bicara presiden Teuku Faizasyah.

Berbagai laporan sebelumnya mengatakan penandatangangan itu awalnya diharapkan berlangsung hari Rabu, bersamaan dengan kunjungan Bishop ke Indonesia.

Indonesia menuntut kedua negara membuat kode etik setelah terungkap bahwa badan intelijen Australia menguping pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri, bahkan ibu negara Ani Yudhoyono, pada tahun 2009.

“(Kesepakatan) Ini secara khusus menyatakan Australia dan Indonesia tidak akan menggunakan sumberdaya yang mereka punya, termasuk sumber intelijen, untuk merugikan kepentingan satu sama lain,” kata Bishop kepada ABC.

”Ini juga meletakkan dasar bagi kerjasama yang lebih besar diantara lembaga intelijen kami.”

Kegiatan mata-mata Australia atas Indonesia terungkap melalui dokumen-dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, bekas kontraktor di badan rahasia Amerika National Security Agency (NSA).

Indonesia menarik duta besar dari Canberra sebagai bentuk protes dan menghentikan kerjasama dalam bidang pertahanan, intelijen dan pembatasan penyelundupan manusia.

Sumber : DW

Read more »

Oerlikon Skyshield TNI AU

TNI AU ternyata memilih sistem pertahanan udara Oerlikon Skyshield mobile, untuk melindungi Pangkalan dan alutsista mereka.

Platform yang dipilih adalah truk 6×6 yang disuplai oleh PT Alam Indomesin Utama (AIU). Sederhana namun taktik, karena areal yang dipertahankan oleh TNI AU adalah teritorial dengan medan yang mulus, seperti hanggar maupun Pangkalan Udara. Untuk mengantisipasi jumlah yang belum sepadan dengan Pangkalan udara! Oerlikon Skyshield dipilih yang bersifat mobile, agar mudah di pindahin ke titik hot spot.

Pada perkembangannya,satuan brigade mekanis juga membutuhkan anti pertahanan udara seperti ini, yang akan efektif menghajar drone, rudal maupun helikopter.

Untuk itu FNSS Turki mengembangkan Oerlikon Skyshield dengan platform kendaraan lapis baja, yakni ACV-300.

Pada MEF I, Panser Anoa dikembangkan ke berbagai varian: APC, IFV, Ambulance dan recovery.

Pola ini bisa dilihat dan tampaknya akan diadopsi untuk Langkah Pindad selanjutnya, yakni membuat lapis baja dengan penggerak rantai. Tank medium Pindad itu sedang didisain bersama FNSS Turki, pembuat APC dan Tank ACV 300.

Diharapkan Pindad bisa memanfaatkan kerjasama itu, untuk membuat Oerlikon Skyshield platform tracked, yang nantinya akan dibutuhkan oleh TNI AD dan AU. Dengan demikian, produksi dari Tank Nasional pada MEF II dapat digenjot jumlahnya oleh Pindad.

Bukan hanya FNSS Turki, sejumlah produsen senjata dari negara lain juga mengadopsi sistem pertahanan udara Oerlikon Skyshield berbasis tank (rantai/ roda).

Sumber : JKGR

Read more »

The Jupiter Maneuver, Monas

Tim aerobatik kebanggan TNI Angkatan Udara Jupiters Aerobatic Team (JAT) yang lebih dikenal dengan “The Jupiters” akan tampil pada event Independence Day Run yang rencananya akan di lepas oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Monas, Minggu 31 Agustus mendatang.

Mulai Kamis, 28-30 Agustus jam 09.00 wib. The Jupiters akan melakukan latihan di sekitar Monas untuk pengenalan medan dan menyesuaikan kondisi terhadap gedung-gedung tinggi di sekitarnya, sedangkan pelaksanaannya pada Minggu (31/8).

The Jupiters menggunakan pesawat KT-1 Woong Bee buatan Korea Selatan, sehari-hari digunakan para instruktur penerbang TNI AU untuk melatih siswa penerbang di Skadron Pendidikan (Skadik) 102 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

The Jupiters yang di pimpin oleh flight leader (Jupiter 1) Letkol Pnb Feri Yunaldi sedikitnya akan melakukan 15 manuver aerobatik yang serasi, menarik bahkan menegangkan selama sekitar 20 menit. Sedangkan Right Wing (Jupiter 2) Kapten Pnb Idham Satria, Wing Left (Jupiter 3) Kapten Pnb Apri Arfianto, Slot (Jupiter 4) Mayor Pnb Ari Susiono, Lead Synchro (Jupiter 5) Mayor Pnb Sri Raharjo dan Synchro (Jupiter 6) Mayor Pnb H.S Romas.

Pada setiap penampilan The Jupiters menyiapkan dua bentuk manuver sebagai alternatif, yaitu Hight Show apabila kondisi cuaca baik dan memungkinkan untuk manuver formasi aerobatik secara vertikal seperti manuver Jupiter Roll, Loop, Clover Leaf, Vulcan & Leader Benefit, Loop & Break Off, Tanggo to Diamond Loop, Mirror, Screw Roll, Heart, Roll Slide, Solo Spin, Five Card Loop, Jupiter Roll Back dan Loop and Boom Burst.

Sedangkan manuver Low Show dilaksanakan apabila base cloud rendah sehingga tidak memungkinkan melaksanakan vertikal manuver, sehingga manuver yang akan dilaksanakan meliputi Jupiter Roll, Hi “G” Turn, Vulcan & Leader Benefit Pass, Break Off, Jupiter Wheel, Tanggo to Diamond Pass, Mirror, Screw Roll, Heart, Roll Slide, Knife Edge, Five Card Pass, Jupiter Roll Back dan Boom Burst.

The Jupiters selain tampil pada event nasional, juga tampil go internasional pada 100 tahun penerbangan Thailand pada 2012, Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2013 (LIMA’13) Februari 2013, “The 4th Brunei Darussalam International Defence Exhibition” (BRIDEX 2013) Desember 2013 dan Singapore Air Show Februari 2014 yang merupakan perhelatan kedirgantaraan terbesar di Asia Tenggara. Direncanakan The Jupiters akan tampil kembali pada Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA’15) Februari 2015.

Sumber : Poskota

Read more »

PT. PAL Serah Terima KCR 60 M Kedua Ke TNI AL

BUMN galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero) akhirnya melakukan penyerahan kapal cepat rudal (KCR) 60 Meter kedua kepada TNI Angkatan Laut sesuai kontrak jual beli pemesanan kapal perang dari TNI AL pada 2011.

Kepala Departemen Humas PAL Indonesia Bayu Witjaksono mengatakan KCR 60 M bernama KRI Tombak 629 itu diserahkan Rabu 27 Agustus 2014. Sebelumnya PAL Indonesia juga telah merampungkan proyek KCR-60 M yang pertama dan resmi menyerahkannya pada 28 Mei 2014.

"Penyerahan KCR 60 M ketiga rencananya akan dilakukan pada September mendatang," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2014).

Bayu menjelaskan proses pembangunan KCR 60 meter tersebut berawal dari pengembangan produk PAL Indonesia sebelumnya yakni Fast Patrol Boat (FPB) 57 meter yang hingga kini masih digunakan oleh TNI AL.

"Pengembangan ukuran dan kemampuan KCR 60 M memang direncanakan dan didesain sesuai dengan kebutuhan masa dengan armada perang, dan ini merupakan karya perseroan yang berteknologi canggih," ujarnya.

Tiga KCR 60 M senilai Rp375 miliar tersebut merupakan kapal perang pesanan TNI AL yang digarap sejak 2012 dan ditargetkan rampung pada semester II/2014. Kapal itu dibuat untuk memenuhi Minimum Esensitial Force (MEF) yang ada sesuai amanah Undang-Undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Kapal yang berfungsi sebagai kapal kombat dan kapal pemburu atau kapal sergap itu didesain dengan kemampuan bisa bersembunyi di antara pulau-pulau yang tersebar di Indonesia. Untuk itu kapasitas kapal tersebut memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter, kecepatan maksimal 28 knots dan berat muatan penuh 460 ton.

Bayu menambahkan perkembangan kapal perang saat ini sangat diperlukan, baik dari segi persenjataan, desain dan kemampuan kapal yang dapat menyokong kinerja TNI AL. Setidaknya Indonesia harus memiliki minimal 16 unit KCR 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 12 unit kapal selam.

Dalam penyerahan dan peresmian KCR 60 M tersebut rencananya akan dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Menteri perkejaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan M. Nuh dan Kepala Staf TNI AL (KASAL) Laksamana Marsetio.

Sumber : SurabayaBisnis

Read more »

Jenderal Fan Yakin Hubungan Indonesia China Meningkat

Wakil Ketua Komisi Pusat Militer Tiongkok Jenderal Fan Chang Long yakin hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin meningkat di masa pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Hubungan Indonesia dan Tiongkok selama ini telah berjalan baik, dan semakin meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya, saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Beijing, Selasa petang.

Ia menuturkan hubungan baik Indonesia dan Tiongkok telah memiliki pondasi yang kuat, selain hubungan tradisional yang telah berjalan cukup lama, di kawasan Indonesia dan Tiongkok adalah dua negara besar yang saling membutuhkan dan mendukung.

"Terlebih, Indonesia adalah negara besar dan merupakan pemimpin dari negara-negara ASEAN. Tiongkok pun negara besar di kawasannya, Indonesia sangat strategis bagi Tiongkok, karena itu saya tetap yakin hubungan kedua negara akan semakin meningkat dan luas di era pemerintahan baru Indonesia," kata Fan Chang Long.

Sementara itu Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang pada masa transisi dari pemerintahan lama kepada pemerintah baru.

"Termasuk di sektor pertahanan, tentang kerja sama pertahanan apa saja yang sudah dilakukan termasuk dengan Tiongkok. Saya kerap menekan bahwa hubungan yang dijalin dengan Tiongkok, lebih dari sekadar sebagai negara sahabat. Hubungan dan kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan Tiongkok termasuk di bidang pertahanan, lebih didasarkan pada hubungan persaudaraan," tutur Sjafrie.

Karena itu, selama delapan tahun meski diikat oleh etika dan aturan militer yang kuat, hubungan serta kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok juga lebih dilakukan berdasarkan hubungan dua negara yang bersahabat, katanya menegaskan.

Kerja sama pertahanan diresmikan kedua negara pada 2007 dalam kerangkan Forum Konsultasi Bilateral Bidang Pertahanan Indonesia-Tiongkok, sebagai bagian dari Kemitraan Strategis yang disepakati pimpinan kedua negara pada 25 April 2005.

Berdasar kesepakatan tersebut, kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok semakin meningkat bertahap mulai dari saling kunjung pejabat tinggi militer dan kementerian pertahanan kedua negara hingga latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

Ke depan baik Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin maupun Jenderal Fan Chang Long sepakat untuk terus meningkatkan, dan memperkuas cakupan kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok.

Sumber : Antara

Read more »

Duta Besar Rusia : Pendekatan Politik Damai Indonesia Tangani Masalah Sangat Baik

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menyatakan bahwa pendekatan secara damai dalam menangani masalah politik dalam negeri Indonesia sangat baik.

"Pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah dalam negerinya secara damai adalah sebuah contoh yang baik dalam menghadapi masalah domestik," ujar Duta Besar Mikhail Galuzin di kediamannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Dubes Galuzin, pendekatan tersebut hendaknya dapat menjadi sebuah contoh bagaimana sebuah negara menghadapi masalah dalam negerinya.

"Indonesia sudah mengambil langkah yang benar, agar tidak terjadi pergolakan di dalam negerinya," tambah Galuzin.

Galuzin juga menambahkan bahwa seharusnya pendekatan seperti itu dapat diterapkan di negara yang sedang mengalami konflik seperti Ukraina.

Pendekatan politis secara damai tersebut menurut Galuzin tetap berfokus pada pertumbuhan ekonomi tidak justru menyeret ekonomi dalam negeri.

"Tidak seperti yang terjadi di Ukraina, dimana pemerintah Kiev justru mengirimkan kekuatan militer kepada warganya, khususnya warganya yang berbahasa Rusia," tambah Galuzin.

Menurut Galuzin, apa yang dilakukan pemerintah Ukraina justru kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang justru memberikan masalah lain bagi perkembangan negara tersebut.

Dalam konflik senjata yang terjadi di Ukraina Timur, Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) mencatat sejumlah 230.000 orang meninggalkan rumah mereka, sehingga jumlah pengungsi yang ada di Russia tercatat sebanyak 110.000 orang.

Mereka yang melarikan diri yang masih di Ukraina termasuk setidaknya 12.000 warga Tatar yang Muslim dari semenanjung Krimea di selatan.

Maka, menurut Galuzin, Indonesia sebagai sebuah negara yang peranannya di dunia semakin dipertimbangkan telah melakukan pendekatan yang sangat baik terhadap masalah yang menerpa Negara tersebut.

Sumber :  Antara

Read more »

Pentingnya Dibentuk Bakamla

Selain Harus Punya Nama Sendiri, Berikut Urgensi Badan Keamanan Laut

Titik cerah pembentukan Badan Keamanan Laut adalah lahirnya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 pasal 24 ayat 3 oleh DPR RI. Tatakelola penegak hukum dan keamanan laut memang karut marut, akibat tumpang tindih kewenangan.

“Kita tidak perlu memiliki nama yang sama dengan US Coast Guard. Indonesia harus memiliki nama dan identitas sendiri. Dan itu tidak melanggar peraturan hukum internasional yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO),” ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksamana Madya DA. Mamahit, ketika dijumpai di kantornya, beberapa waktu lalu.

Menurut Mamahit, pada 6 April 2014, Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) telah dihapuskan atas Instruksi Presiden.

“ISCG tidak ada lagi semenjak tanggal 6 April 2014, yang ada hanyalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) bidang pelayaran,” katanya.

Ia menjelaskan urgensi pembentukan Badan Keamanan Laut, baik aspek dalam maupun luar negeri. Aspek dalam negeri;

- Pertama, mematuhi kebijakan pemerintah untuk pembentukan Badan Keamanan laut yang didukung dengan Early Warning System (EWS) Efektivitas Koordinasi, Komando dan Pengendalian (Perpres 39/2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2014, buku II Bab VII, Butir 5).

- Kedua, belum terealisasinya Inpres No. 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, untuk memberikan kepastian kenyamanan nelayan dalam mencari nafkah dengan kepastian adanya lembaga yang berperan sebagai penjamin keamanan dan ketertiban di laut.

- Ketiga, Operasi Keamanan dan Keselamatan laut saat ini diselenggarakan masing-masing stakeholder yang berwewenang dan beroperasi di laut, sehingga menimbulkan beban anggaran pemerintah yang besar.

- Keempat, karena perairan Indonesia dinyatakan oleh organisasi internasional belum sebagai perairan aman maka beban asuransi maritim Perairan Indonesia tidak kompetitif di kawasan regional yang harus ditanggung pengguna jasa laut.

- Kelima, mekanisme implementasi Bakamla, yakni pendayagunaan maksimal sistem deteksi dan peringatan dini yang sudah dimiliki oleh Bakrokamla dan integrasinya terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh stakeholder.

Mekanisme selanjutnya melalui satu pengaturan dan penegendalian perintah gerak operasi, sehingga diperoleh efisiensi dan efektivitas penggunaan uang negara melalui pergerakan kapal patroli yang tidak tumpang tindih dengan pengaturan dan pengendalian perintah gerak kapal patroli.

Mekanisme terakhir, penyelesaian proses penanganan perkara hasil tangkapan dari kapal patroli kepada stakeholder dalam rangka tetap menghormati keberlakuan undang-undang instansi yang terkait dengan keamanan dan keselamatan.

Sementara aspek luar negeri;

Pertama, perlu mengawasi Perairan Indonesia melalui EWS yang mengandalkan leading edge technology guna meningkatkan efek penangkalan terhadap ilegal dari luar.

Kedua, perlu lembaga setara negara lain yang single agency untuk keamanan dan keselamatan laut (Malaysian Maritime Enforcement Agency/MMEA, Japan Coast Guard/JCG, United State Coast Guard/USCG, Indian Coast Guard/ICG). Lembaga ini akan menjadi single point of contact dalam masalah keamanan dan keselamatan laut, sebagaimana yang telah dilakukan Bakorkamla 2007-2013, menjadi ketua Delegasi dalam kegiatan Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM). 

Volume Perekonomian Indonesia 16 Besar Dunia, Bakamla Harus Segera Dibentuk
 

Kepentingan suatu negara di wilayah laut terutama menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional serta integrasi wilayah secara keseluruhan, menjadi modal dasar pelaksanaan tugas pembangunan perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tugas memastikan terjaminnya keamanan dan keselamatan di laut saat ini dipegang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), yang harus segera diubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Indonesia merupakan negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan dengan volume perekonomian masuk dalam 16 besar negara di seluruh dunia. Maka patut disadari bahwa keberlangsungan pembangunan Indonesia di segala bidang sangat tergantung dari sarana prasarana transportasi atau perhubungan dan kecukupan tersedianya energi, terutama energi baru dan terbarukan, termasuk hasil eksplorasi sumberdaya energi bawah laut,” ujar Brigjen Polisi Bambang Usadi, Analis Kebijakan Utama Mabes Polri dan Komandan Satgas II Bakorkamla.

Menurut Bambang, dengan berbagai persoalan yang dihadapi Bakorkamla hingga kini semakin menegaskan bahwa eksistensi Bakorkamla belum mampu menunjukkan kinerja optimal sebagai institusi keamanan laut yang powerfull, efektif, dan efisien.

“Bakorkamla tidak memiliki kewenangan memaksa, sehingga masing-masing stakeholder masih cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” tuturnya.

Kondisi tersebut, sambungnya, mendorong segera dilakukan reaktualisasi Bakorkamla dalam menjawab persoalan kekinian, menyangkut tantangan kompleks yang dihadapi dan revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla, sebuah institusi keamanan laut yang memiliki kinerja sebagai coast guard.

“Diharapkan pada masa mendatang, institusi keamanan laut mampu menjalankan kewenangan dan tupoksinya secara efektif dan efisien, yang kehadirannya mampu menjadi solusi secara menyeluruh terhadap berbagai permasalahan di wilayah laut,” jelasnya. 

Postur Ideal Bakamla, Didukung Kapal dan Pesawat Patroli Maritim 

Postur ideal Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan kebutuhan operasional harus didukung kapal-kapal patroli mumpuni. Postur ideal mencerminkan pengamanan yang tangguh.

Saat ini, Bakorkamla telah membangun tiga unit kapal patroli 48 meter dan direncanakan pada tahun-tahun mendatang melakukan pembangunan kapal serupa dan lebih besar.

“Penegakan hukum di laut tidak dapat dipisahkan dengan pemantauan udara. Maka dari itu, Bakamla ke depannya harus didukung dengan unsur pesawat patroli maritim,” ujar Kepala Pelaksanaan Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksamana Madya DA. Mamahit beberapa waktu lalu.

Menurut Mamahit, seluruh aset yang dimiliki instansi penegak hukum di laut akan di bawah komando dan kendali Bakamla, sehingga unsur-unsur patroli yang tersebar di berbagai instansi dapat disatukan.

Selain unsur patroli, sambungnya, Bakamla akan mendayagunakan kemampuan EWS (Early Warning System) yang dikembangkan Bakorkamla sejak 2007.

“Ke depannya, kemampuan EWS yang dimiliki Bakorkamla saat ini akan ditingkatkan. Sesuai rencana strategis Bakorkamla, EWS akan didukung dengan Radar Over the Horizon yang memiliki jangkauan 200 mil laut, selain pengembangan AIS SAT, GMDSS, LRIT, dan peralatan lainnya. Di tahun 2019, Pemetaan Wilayah Perbatasan dapat dicapai sesuai amanat RPJM 2015-2019,” papar Kalakhar.

Sumber : JurnalMaritim

Read more »