Malaysia sebut Indonesia tangkap 200 imigran, bukan nelayan

Kepolisian Malaysia meyakini 200 orang ditahan otoritas Indonesia bukan nelayan ilegal asal negara mereka. Dari hasil penyelidikan aparat negeri jiran, diduga kuat mereka justru imigran asal negara-negara Asia Tengah dan Asia Selatan. Soalnya mereka tidak bisa berbahasa Malaysia dan tidak memiliki keterangan dokumen imigrasi yang meyakinkan.
"Mereka sepertinya orang asing yang berusaha masuk ke Malaysia secara ilegal melalui perairan Indonesia," kata Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar seperti dilansir Astro Awani, Senin (24/11).
Sejak kabar ini beredar pekan lalu, Malaysia berkukuh tidak ada warganya yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebab, data dari Kementerian Agro dan Maritim Malaysia mencatat seluruh nelayan terdaftar pulang ke rumah dan tidak ke mana-mana sepekan terakhir.
"Kalau ada yang tertangkap, dan dia nelayan resmi, pasti kami yang pertama mengetahui," kata Menteri Agro dan Maritim Malaysia Ismail Sabri Yakub.
Kabar ini berkembang, setelah patroli TNI AL menangkap ratusan orang di kawasan Derawan, Kalimantan Timur. Penangkapan serupa juga dilakukan di Kepulauan Natuna.
Sekretaris Kabinet mengatakan jumlah nelayan pencuri ikan asal luar negeri yang ditahan bisa mencapai 300 orang.
Tindakan tegas TNI AL, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan otoritas keanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.
"Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata presiden saat itu di Istana Negara.
Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.
Hingga berita ini dilansir, diplomat Malaysia memastikan belum ada warganya di antara 200 orang yang ditangkap. Menlu Malaysia Anifah Aman justru terkejut saat dikonfirmasi mengenai ancaman Presiden Jokowi. Dia ragu tindakan itu serius dijalankan otoritas maritim Indonesia.
Soalnya ada MoU penegakan hukum terkait batas wilayah laut pada 2012. Dalam perjanjian itu, kalau ada nelayan tradisional dengan kapal berbobot di bawah 30 Gross Ton melangkahi batas negara, aparat setempat cukup mengusir, bukan menahannya.
"Saya tidak percaya pernyataan (tenggelamkan kapal) seperti itu dikeluarkan seorang Presiden dan kami akan tindak lanjuti kebijakan itu," kata Anifah pekan lalu.



Sumber: MERDEKA

Posted in: Militer